Dari Baudrillard, bahwa hidup di dunia Post-Modern berarti hidup dalam proses gerak interpenetrasi pengalaman-pengalaman kultural dan pluralisasi alam. Kehidupan yang dialami manusia sehingga melahirkan ketidakjelasan nilai-nilai ideal, menumbuhkembangkan gaya hidup konsumerisme yang menyebabkan terdiferensiasi, dan terfragmentasinya cara pandang atas dunia.
Penamaan terhadap sebuah zaman tidak melulu harus diikuti peristiwa bersejarah yang identik dengan lengsernya sebuah rezim, melainkan bertolak dari analisa kondisi dan reproduksi pemikiran para pakar hingga melahirkan kesimpulan yang mewujud pada konsep penamaan.
Post-Modern (atau Posmodernisme, Post-mo, Pascamodernisme), lanjut Baudrillard, merupakan sebuah dunia di mana realitas dan simulasi telah menjadi bias. Seluruhnya adalah konstruksi sehingga tidak ada lagi ontologi. Perdebatan kita pada wilayah “apa itu realitas?” telah mengalami kerancuan posisi karena kita kini hidup dalam hiperrealitas yang terkonstruksi dan tersimulasi, di mana kita tidak mampu membedakan yang mana kenyataan dan kepalsuan.
Antara pascamodernisme dan pascamodernitas, merupakan entitas yang berbeda namun memiliki keterkaitan yang erat. Pascamodernisme sebagai konsep berpikir yang terbilang dangkal, sementara pascamodernitas adalah situasi dan tata sosial produk teknologi informasi, globalisasi, fragmentasi gaya hidup, konsumerisme yang berlebihan, deregulasi pasar uang dan sarana publik, dan lain sebagainya.
Oleh Aan Mansyur, dalam esainya “Metafora Miopia Miller”, dunia pascamodernisme dan modernitas dilanggengkan oleh para pengidap miopia, yakni orang yang menutup atau menyipitkan mata saat melihat obyek dengan kurang jelas. Kamus Merriam-Webster, menyebutkan bahwa miopia tidak lagi sekadar merujuk pada gangguan mata melainkan juga berarti berpikir sempit.
Di era kecanggihan dan kemegahan saat ini yang dibaluti budaya konsumerisme sebagai corak khas dari kehidupan Post-Modern, kita akan dengan mudah menemukan para penderita miopia, mulai dari lingkungan keluarga, tempat belajar, sampai pada institusi pemerintahan. Mereka ibarat “hidup berlipat ganda”.
Orang tua yang lebih memilih menghadiahkan barang-barang mewah seperti smartphone kepada anaknya yang berulang tahun, ketimbang barang yang mampu melatih nalar kritisnya seperti buku, adalah penderita miopia. Sistem pendidikan yang di dalamnya hanya terdapat pendiktean tanpa dialektika dikendalikan oleh orang miopia. Kebijakan pemerintah yang mengabaikan kepentingan orang banyak hanya memprioritaskan tatanan kota megah dan mewah, tanpa memikirkan nasib orang yang melarat dan kehilangan rumah akibat penggusuran, merupakan kebijakan pemiskinan dari pemerintah yang miopia.
Selain itu, dunia Post-Modern juga melahirkan sebuah pandangan bahwa kekuatan membutuhkan pengetahuan dan sebaliknya. Sehingga kebenaran bisa diciptakan oleh pihak yang dominan, yang memiliki kedua hal tersebut.
Kekuatan di sini adalah otoritas untuk menekan manusia agar mau menerima kebenaran yang diciptakan oleh yang mendominasi. Dengan kata lain, kebenaran hanya dapat lahir dari sebuah rezim yang berkuasa. Dan, pengetahuan tidak bersifat objektif, ia hanya dapat dipercaya dengan adanya kekuatan. Kekuatan kemudian berpengaruh kepada kedaulatan.
Manusia yang hidup dalam konsepsi Post-Modern seperti saat ini kehilangan dirinya yang otentik beserta kepedulian sosialnya, atau dalam bahasa Bugis-Makassar dikenal dengan istilah Siri’ na Pacce.
Betapa tidak, manusia dan kehidupan otentik adalah tumbuhnya kesadaran yang tak lahir dari unsur luar yang memaksa. Kesadaran lahir dari proses belajar mengenali dan memahami nilai dari sebuah kehidupan. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah menciptakan keselamatan dan kedamaian serta menjunjung tinggi derajat dan nilai kemanusiaan.
Di lain sisi, kehidupan Post-Modern meniscayakan kemapanan hidup dan gaya hidup konsumerisme sebagai ukuran kesuksesan dari manusia. Alhasil, kehidupan menjelma menjadi arena perebutan kuasa untuk menjadi yang terbaik, tentunya dalam hal kemapanan ekonomi. Segala hal ditempuh hanya untuk meningkatkan perekonomian.
Tak ayal, eksploitasi, perampasan hak, dan kriminalisasi akan tumbuh subur, sehingga manusia yang juga sebagai makhluk sosial akan hilang dan cenderung individualistik. Self-interest dan hasrat akumulasi kekayaan adalah citra manusia yang hidup dalam genggaman Post-Modern.
Sebagai manusia Bugis khususnya Bugis-Makassar, sebuah pantangan (pamali’) jika konsep Siri’ na Pacce tidak terinternalisasi lagi dalam diri manusia. Persoalan harga diri dan rasa simpati terhadap sesama merupakan pilar tegaknya nilai kehidupan yang memanusiakan.
Gaya hidup Post-Modern yang konsumerisme dan otoritas, sebagai penentu kedaulatan, merupakan perkara yang berkontradiksi dengan semangat kebudayaan Makassar tentunya. Namun apakah corak pandangan Post-Modern juga dianut oleh Makassar khususnya pada wilayah pemerintahan? Tentu pertanyaan demikian harus dijawab dengan data yang akurat dan faktual.
Dihimpun dari TNP2K dan Badan Pusat Statistik 2019, jumlah penduduk miskin di kota Makassar berada pada angka 228.091 jiwa/50.216 rumah tangga. Data tersebut membuktikan bahwa bergerak majunya kota Makassar saat ini tidak menjadi jaminan angka kemiskinan menurun.
Di balik angka kemiskinan yang tinggi di sebuah daerah, faktor kemalasan untuk bekerja bukanlah akar masalahnya melainkan adanya sistem atau relasi sosial yang timpang. Jika misalnya tudingan kemalasan menjadi pemicu kemiskinan, sebagai ilustrasi sederhana bahwa tidak mungkin di sebuah kota yang megah masih terdapat Manusia Gerobak (Payyabo-yabo’), yang setiap harinya berprofesi mengumpulkan barang-barang bekas untuk dipertukarkan dengan sejumlah nominal.
Tentunya, fenomena tersebut menjadi keharusan bagi pemerintah setempat untuk segera menanggulanginya, karena Makassar yang berbudaya adalah Makassar yang terbebas dari para pengidap Miopia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar